Membangun ‘Benteng’ Kultural

KM.Mellbao: Saya mengikuti dengan cermat pemberitaan terkait tewasnya lima tersangka teroeris dalam aksi penggerebekan yang dilakukan Detasmen Khusus (Densus) 88 anti terror Polri, di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat awal bulan lalu. Sejauh ini perkembangan pemberitaan terkait hal itu memperlihatkan adanya pro dan kontra yang muncul di masyarakat.

Di satu sisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, dalam pemberantasan terorisme, khususnya pada jaringan Poso, Densus 88 anti teror Polri telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk penembakan mati tersangka teroris secara tidak prosedural. Di NTB senndiri, muncul aksi elemen masyarakat yang menyatakan, aparat salah tembak terhadap dua dari lima tersangka teroris yang ditembak di Dompu.

Sebaliknya, pihak polri myatakan dalam menghadapi kelompok terorisme, mereka berhadapan dengan kelompok yang memiliki senjata api dan bahan peledak. Dalam beberapa  upaya pemberantasan terorisme ada juga sejumlah polisi yang meninggal . hal ini terjadi di Dompu. Menurut Kapolda, penembakan terjadi karena para tersangka melawan terjadi kontak senjata antara aparat dan para tersangka yang salah seorangnya memakai jaket bom.

Dua Pendekatan

Saya mendengar dan sepenuhnya memahami  perdebatan yang terjadi. Apa yang dikemukan dua pihak merupakan konsekuensi logis dari pendekatan  pemberantasan terorisme. Pihak Komnas HAM mengambil soft power dengan strategi utama deradikalisasi. Sedangkan Densus Polri menaklukan pendekatan hard power dengan posisi  ‘perang‘ terhadap terorisme (war against terrorism).

Sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan, komnas HAM terikat kewajiban agar tidak ada hak-hak kemanusiaan yang terlanggar dalam pemberantasan terorisme. Berbasis sikap ini, memang terdapat tedensi bagi komnas HAM untuk menentang penggunaan cara-cara kekerasan (koersif) dan ofensif dalam upaya menangkal terorisme. Terorisme adalah juga manusia yang kesalahan satu-satunya adalah tata nilai yang dianut dan diyakininya.

Di bawah fungsi utama sebagai pejaga keamanan masyarakat, Polri menyandang beban untuk membebaskan masyarakat dari rasa tidak aman akibat aksi-aksi kekerasan yang dilakukan para pelaku terorisme. Terorisme adalah pihak pemicu keresahan masyarakat yang karenanya harus dibasmi. Dan, karena yang dihadapinya adalah kelompok yang ‘menghalakan’ kekerasan untuk mencapai tujuan, maka sikap tegas dan keras dianggap diperlukan.

Kedua pendekatan ini, harus diakui, bukan tanpa kelemahan. Mengutip pandangan kepala pusat studi keamanan dan perdamaian UGM Drs Muladi Sugiono MA, war against terrorism  adalah salah memahami aksi pemberantasan terorisme semata-mata sebagai tindakan ‘perang’ , karena yang dihadapi adalah warga Negara kita sendiri. Sedangkan deradikalisasi mengabaikan realitas terorisme sebagai hak kompleks dengan mereduksi sebab kemunculan semata karena pemahaman nilai yang salah.

Saya sendiri berpendapat, dua pendekatan yang diambil dua institusi yang berbeda ini tidaklah layak untuk dipertentangkan, melainkan masing-masing berfungsi sebagai perangkat komplemen bagi pihak lainnya. Untuk jangka pendek, langkah yang diambil Densus 88 anti terror Polri bisa dinilai perlu dipotong perkembangan jaringan terorisme. Namun kritik, komnas HAM juga diperlukan agar aksi-aksi Polri tetap berada dalam koridor hukum dan HAM berdasarkan prinsip kehatia-hatian.

Dalam beberapa kesempatan, saya sudah menyampaikan pentingnya masyarakat NTB membangun semangat menjaga daerah dengan sebuah gerakan kultural. Masyarakat harus menyadari bahwa masalah-masalah mereka, termasuk masalah keamanan, tidak bisa doserahkan kepada aparat diluar masyarakat, misalnya TNI atau polri.

Saya mendukung upaya polri memberantas terorisme di NTB. namun dalam beberapa kesempatan saya juga menyerukan perlu adanya gerakan secara kultural untuk mengantisipasi terorisme di wilayah NTB. terorisme merupakan gerakan yang terbangun dalam diri masyarakat sendiri. Karenanya, setiap strategi pemberantasan terorisme harus berasal dari dalam diri masyarakat dengan cara membangun sebuah ‘benteng Kultural.

Belajar dari kasus tertembaknya lima orang tersangka teroris di Dompu, paling tidak ada dua fungsi bangunan benteng kultural ini. Pertama, sebagai upaya menahan infiltrasi ‘orang asing’ di luar komunitas masyarakat yang memiliki nilai kultural berbeda dengan warga kebanyakan (tidak semua tertembak adalah warga NTB ). Kedua, sebagai wahana mengukuhkan ketahanan nilai-nilai lokal yang mampu memfilter nilai-nilai  dari luar yang pro kekerasan.

Kearifan Lokal

Membentuk ‘ benteng’ Kultural bisa dilakuan lewat cara reaktualisasi, reformasi, dan reinternalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini tumbuh dalam masyarakat. Tiga, etnis besar di NTB, yaitu etnis Samawa yang tinggal di bagian daerah Sumbawa bagian Barat, etnis Mbojo dari pulau Sumbawa Timur (Dompu dan Bima), dan etnis Sasak penghuni pulau Lombok memiliki kerarifan-kearifan lokal semacam itu.

Lihatlah lawas (ungkapan) Samawa terkait toleransi misal, “Mana tau sabarang kayu” (walau siapapun itu), “Lamin to sanyaman ate” (jika mampu menyamankan hati), “Ba  nan si sanak parana” (maka itu adalah saudaramu). Sedangkan etnis Mbojo dan Bima dan Dompu memiliki budaya  Manja Labo Dahu atau malu dan takut. Malu jika menalukan perbuatan tercela, seperti menyakiti orang lain, dan takut jika perbuatannya itu tidak disukai Tuhan.

Banyak juga ungkpan kebijakan lokal suku Sasak yang menjungjung tinggi kebersamaan hidup serta nilai gotong-royong yang tidak membuka pintu bagi ekskluisivitas. Hal ini antara kain tercermin dari ungkapan suku sasak, “sorong juluk lek segare, bareng onyak bareng lenge” (mendorong perahu ke laut, baik dan buruk bersama-sama). Perselisihan bukan bukti yang utama karena “sifat anak enpaq, tao pesopok diriq” (sifat anak ikan, bisa menyatukan diri).

Banyak kearifan lokal di masyarakat seluruh daerah Indonesia yang bisa dijadikan benteng kultural di masyarakat. Nilai-nilai yang terbukti masih sangat relevan untuk dikembangkan untuk menghadapi beragam tantangan moderinitas yang ada saat ini, termasuk menagkal teroris.  Dimuat dalam Koran Republika (Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Wathan NTB)